Page 44 - 02_PKN_7_SMP_GANJIL_IKM
P. 44

C.  Undang-Undang NRI Tahun 1945 sebagai Dasar  Hukum Tertulis Negara

                        Di keluarga tentu terdapat bukan hanya satu melainkan beberapa norma
                   atau aturan. Seperti aturan untuk beribadah, aturan dalam berbicara satu sama

                   lain,  aturan  menjaga  kebersihan,  aturan  untuk  saling  membantu,  dan
                   sebagainya.  Semua  aturan  itu  adalah  untuk  membuat  kehidupan  keluarga

                   tertib dan damai.

                       Di lingkungan sekolah juga selalu terdapat beberapa yang harus dipatuhi. Di
                   antaranya adalah aturan seragam, aturan untuk mengikuti pelajaran di sekolah,
                   aturan  untuk  menghormati  guru  dan  para  petugas  di  sekolah,  serta banyak

                   aturan lainnya. Antara satu aturan dengan aturan lain tidak boleh bertentangan
                   karena akan menimbulkan kebingungan pada siswa.

                       Di  masyarakat,  norma  atau  aturannya  lebih  banyak  lagi  karena  lebih

                   banyak  urusan  yang  perlu  diatur.  Ada  aturan  tentang  mengelola  sampah
                   warga, aturan untuk menjaga keamanan lingkungan, aturan untuk mencegah
                   penyebaran nyamuk guna menghindari wabah penyakit, dan sebagainya.

                       Di rumah, di sekolah, serta di masyarakat terdapat banyak aturan. Maka di

                   dalam  sebuah  negara  tentu  terdapat  lebih  banyak  norma  atau  aturan  karena
                   urusan yang perlu diatur lebih banyak. Aturan negara biasa disebut hukum yang
                   wujudnya  antara  lain  berupa  undang-undang.  Undang-undang  adalah  hukum

                   tertulis dalam sebuah negara.

                   1.  Perlunya Dasar Hukum Tertulis

                            Kalian tentu menyadari betapa

                        banyak  aturan  yang  dimiliki  oleh
                        negara        untuk       mengatur
                        masyarakatnya.  Baik  aturan  itu

                        berupa  undang-undang  maupun
                        aturan lainnya. Semua aturan atau

                        hukum       itu     tidak      boleh
                        bertentangan.       Hal     tersebut
                        diperlukan agar hak dan kewajiban

                        yang  harus  dipenuhi  masyarakat
                        menjadi jelas.                          Gambar 14 Permisalan hubungan Pancasila dan
                                                                          UUD NRI Tahun 1945



                 86                        PKN SMP VII GANJIL
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49