Page 93 - 01_PAI_SMA_10_GANJIL_IKM

mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah.
Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah perjanjian yang

dilandaskan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk

penyimpanan dana atau pembiayaan dalam bentuk kegiatan usaha atau

transaksi lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Kegiatan usaha atau

transaksi lain tersebut antara lain adalah:

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah)

b) Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah)

c) Prinsip jual beli barang untuk memperoleh keuntungan (murabahah) d)

Pembiayaan barang modal dengan sewa murni (ijarah)

e) Pemindahan hak milik barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak

lain (ijarah wa iqtina)

UU Nomor 10 Tahun 1998 ini yang kemudian menjadi landasan hukum

operasional perbankan syariah, sehingga keberadaannya semakin kuat, dan

jumlah bank syariah pun meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya pada tahun 2008 terbitlah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah yang terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal yang mengatur

tambahan beberapa prinsip baru antara lain tentang: (1) tata kelola (corporate

governance)-, (2) prinsip kehati-hatian (prudential principles); (3) manajemen

risiko (risk management); (4) penyelesaian sengketa; (5) otoritas fatwa; (6) komite

perbankan syariah; dan (7) pembinaan dan pengawasan bank syariah.

d. Kegiatan dan Usaha Bank Syariah

Kegiatan dan usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank

konvensional. Namun terdapat perbedaan yang prinsipil antara keduanya,

yaitu transaksi yang mengandung riba pada bank konvensional diupayakan

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMA X GANJIL 89