Page 91 - 02_PKN_SMA_10_GANJIL_IKM
P. 91
pengabsahan dan arah bagi pembangunan Indonesia. Pembenahan kualitas
perundang-undangan (regulasi) juga diperlukan agar mendukung pencapaian prioritas
pembangunan Indonesia.
Kita patut bersyukur, pemerintah segera membuat kebijakan untuk kepentingan
sinkronisasi dan harmonisasi produk perundang-undangan. Hasilnya, antara lain, adalah
pembatalan terhadap 3.143 Perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional,
pemerintah juga melakukan proses penyederhanaan regulasi. Ada pembatalan terhadap
50 persen dari 42 ribu regulasi di kementerian yang dianggap menghambat investasi.
Ada pula 427 regulasi setingkat Peraturan Menteri dan Peraturan Dirjen yang juga
dibatalkan. yang terdiri atas Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri serta
Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan
umum dan/atau kesusilaan serta menghambat perizinan investasi.
Simplikasi Regulasi
Gambar 2.6 Program Simflikasi Regulasi Pemerintah 2015-2017 Sumber: Bappenas
Kita berharap proses sinkronisasi atau harmonisasi antar peraturan perundang-
undangan dapat terus dilanjutkan. Demikian pula dalam hal kualitas perundang-
220 PKN SD 4 GANJIL
