Page 84 - 02_PKN_SMA_10_GANJIL_IKM
P. 84

Jenis Peraturan      Yang Berwenang
                                                                          Materi Muatan yang
                        No.    Perundang-           Menetapkan/
                                                                                 Diatur
                                undangan            Mengesahkan

                        03    Undang-                                    Materi muatan yang
                                                Rancangan UU yang
                              Undang (UU)                                harus diatur dengan UU
                                                telah disetujui
                              atau Peraturan                             berisi: • Pengaturan lebih
                                                bersama oleh DPR
                              Pemerintah                                 lanjut mengenai
                                                dan Presiden
                              Pengganti                                  ketentuan UUD NRI
                                                disampaikan oleh
                              Undang-Undang                              Tahun 1945
                                                pimpinan DPR kepada
                              (Perppu)                                   •  Perintah suatu UU
                                                Presiden untuk
                                                                           untuk diatur dengan
                                                disahkan menjadi UU
                                                                           UU
                                                dalam jangka waktu
                                                                         •  Pengesahan Perjanjian
                                                paling lama 7 hari
                                                                           internasional tertentu
                                                sejak tanggal
                                                                         •  Pemenuhan kebutuhan
                                                persetujuan bersama.
                                                                           hukum dalam
                                                Perppu adalah
                                                                           masyarakat
                                                peraturan perundang-
                                                                         Materi muatan Perppu
                                                undangan yang
                                                                         sama dengan materi
                                                ditetapkan oleh
                                                                         muatan UU.
                                                Presiden dalam hal
                                                ihwal kepentingan

                                                yang memaksa

                        04    Peraturan         Ditetapkan oleh
                                                                         Materi muatan PP berisi
                              Pemerintah (PP)  Presiden untuk
                                                                         materi untuk
                                                menjalankan UU
                                                                         menjalankan UU
                                                sebagaimana
                                                                         sebagaimana mestinya
                                                mestinya.
                        05    Peraturan         Ditetapkan oleh          Berisi materi yang

                              Presiden          Presiden untuk           diperintahkan oleh UU,
                                                menjalankan perintah     materi untuk
                                                peraturan perundang-     melaksanakan PP, atau

                                                undangan yang lebih      materi untuk
                                                tinggi atau dalam        melaksanakan

                                                menyelenggarakan         penyelenggaraan
                                                kekuasaan                kekuasaan
                                                pemerintahan             pemerintahan.               213

                                                                         PKN SD 4 GANJIL
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89