Page 99 - 02_PKN_SMA_10_GANJIL_IKM

otonomi asli. Otonomi asli desa yang termuat dalam UU Nomor 22 tahun 1999, dengan
meluasnya otonomi daerah seketika itu pula berubah menjadi kabur.
Dalam perkembangannya, PP Nomor 72 tahun 2005 tersebut naik kelas menjadi

UU Nomor 6 tahun 2014. Dengan berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014, desa
memperoleh eksistensinya kembali dan memiliki kedudukan yang signifikan dalam
entitas pemerintahan daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun

2014, desa seakan bangun kembali setelah mengalami tidur panjang (1979-1999) dan
setalah mengalami pelucutan sebagian besar otonomi aslinya pasca reformasi (1999-

2013). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa setidaknya akan menjawab
permasalahan-permasalahan di atas.
Substansi yang terkandung dalam batang tubuh UU Nomor 6 tahun 2014 memuat

tentang pengaturan desa yang didasarkan pada pengakuan terhadap hak asal-usul
(rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara

lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan,
kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi,
kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Dengan substansi yang terkandung

dalam batang tubuh UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut, maka ditegaskan kembali
otonomi asli desa yang sejak awal telah dikoreksi oleh UU Nomor 22/1999 dan UU
Nomor 32/2004. Dengan kembalinya otonomi asli desa tersebut diharapkan dapat

tercapai salah satu tujuan kemandirian desa, yaitu terciptanya Self Governing
Community (Kemandirian Masyarakat Desa). Berdasarkan hak asal usul yang diakui dan
dihormati oleh negara berdasarkan amanah konstitusi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI

Tahun 1945, desa dan atau nama lain berhak mengatur dan mengurus urusannya
masing-masing. Bahkan lebih dari itu, sangat dimungkinkan untuk tumbuhnya desa adat

di luar desa administratif.
Selanjutnya, pemerintah desa diharapkan mampu mengembangkan otonomi
aslinya untuk membatasi pengaruh kekuasaan otonomi daerah yang mengancam

seluruh sendi kehidupan pemerintah dan masyarakat desa. Dengan diakuinya otonomi
asli desa, diharapkan pemerintah desa juga bisa lebih otonom dan mandiri tidak menjadi

alat birokrasi rezim pemerintah yang berkuasa saja. Local Self Government
(Kemandirian Pemerintah Desa) yang menjadi salah satu pilar kemandirian desa yang
hendak dicapai melalui UU Nomor 6 tahun 2014 diharapkan dapat terwujud. Peluang itu

akan semakin besar dengan diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014 yang secara
substansial megendung aspek reformasi mengenai pengurusan tentang desa.
Ada banyak lagi hasil analisis yang bisa kita temukan melalui dunia digital. Analisis

228 PKN SD 4 GANJIL