Page 73 - 02_PKN_SMA_10_GANJIL_IKM
P. 73

34 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, menjadi penerjemahan
                  dari  pelaksanaan  Sila  Kelima  Pancasila  “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat
                  Indonesia”.

                      Nantinya,  kalau  kita  membaca  banyak  undang-undang  dan  produk  peraturan
                  perundang-undangan  yang  lain,  semua  diarahkan  untuk  menerjemahkan  UUD  NRI
                  Tahun  1945  sebagai  sumber  hukum  tertinggi  dan  Pancasila  sebagai  sumber  segala

                  sumber  hukum.  Undang-Undang tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara
                  (APBN)  yang  terbit  setiap  tahun,  misalnya,  dimaksudkan  agar  tata  kelola  keuangan

                  negara dapat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

                                                      Rangkuman

                  a.  Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila
                      sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara  sesuai  dengan  Pembukaan

                      Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  alinea  keempat.
                      Berarti  setiap  materi  muatan  Peraturan  Perundang-undangan  tidak  boleh
                      bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

                  b.  Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia. Ia menjadi titik temu
                      yang  dapat  menyatukan  keragaman  bangsa  Indonesia.  Pancasila  juga  dapat
                      menjadi  asas  tunggal  dalam  tatanan  struktur  dan  kultul  bangsa  dan  negara

                      Indonesia. Oleh karena itu, persatuan Indonesia harus menghadirkan negara untuk
                      melindungi  segenap  tumpah  darah  Indonesia.  Negara  harus  hadir  untuk
                      mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  rakyat  Indonesia,  yang  berdasar  kepada

                      kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan perwakilan.
                  c.  Di bawah Pancasila adalah UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 selalu

                      mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun
                      1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Hukum tata negara, tata
                      pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara, yang diatur dalam UUD

                      NRI Tahun 1945, semua mendasarkan kepada 5 sila Pancasila.
                  d.  Kita  dapat  menunjukkan  beberapa  pasal  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945,  untuk

                      menggambarkan pasal-pasal yang dirumuskan terkait erat dengan 5 sila Pancasila
                      yang terekam dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 29 UUD NRI Tahun
                      1945  merupakan  salah  satu  terjemahan  dan  sekaligus  upaya  pelaksanaan  sila

                      pertama  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Pasal  34  UUD  NRI  Tahun  1945  erat
                      kaitannya dengan usaha pelaksanaan sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.







                  202     PKN SD 4 GANJIL
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78